KH Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Rais Aam PBNU 2026–2031

JOMBANG, FileNews.id - Proses penentuan pimpinan tertinggi Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031 mencapai fase krusial pada rangkaian Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Melalui mekanisme Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA), forum musyawarah tradisional NU itu memilih Rais Aam yang akan memimpin urusan keagamaan dan memberi arahan strategis organisasi selama lima tahun ke depan.

Mekanisme pemilihan dimulai sejak Sidang Pleno IV, ketika peserta muktamar melakukan tabulasi suara untuk menentukan nama‑nama calon anggota AHWA. Nama‑nama terpilih kemudian berkumpul dalam forum tertutup untuk bermusyawarah, menimbang kelayakan calon Rais Aam, serta merumuskan langkah lanjutan termasuk prosedur pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2026–2031.

Minggu malam, 30 Agustus 2026, di Ndalem Kasepuhan KH. Abdul Wahab Hasbullah — tempat yang sarat makna bagi sejarah NU — para anggota AHWA menyepakati sosok yang akan memangku jabatan Rais Aam. Hasil musyawarah itu diumumkan oleh KH. Anwar Iskandar: KH. Miftachul Akhyar resmi ditetapkan sebagai Rais Aam PBNU terpilih untuk periode 2026–2031.

Suasana pemilihan digambarkan berlangsung khidmat dan penuh adab. Meski memuat pertimbangan berat dan beragam pandangan, proses musyawarah berjalan dengan nuansa kekeluargaan; tata cara dan etika deliberatif menjadi penopang legitimasi keputusan. 

Penetapan Rais Aam lewat AHWA menegaskan tradisi NU dalam mengedepankan musyawarah kolektif sebagai jalan menentukan kepemimpinan spiritual.
Posisi Rais Aam menempati puncak struktur Syuriah PBNU: pemegang otoritas intelektual-keagamaan yang bertugas memberikan arahan keagamaan, menafsirkan kebijakan syariah organisasi, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan keputusan jam’iyyah. Dengan terpilihnya KH. Miftachul Akhyar, harapan tertumpuk pada kemampuan Rais Aam baru untuk menuntun NU menghadapi tantangan umat dan bangsa selama lima tahun mendatang.

Penetapan Rais Aam juga menjadi pijakan politik kelembagaan sebelum dilanjutkannya mekanisme penentuan Ketua Umum PBNU. AHWA yang telah terbentuk akan memainkan peran sentral dalam proses selanjutnya, termasuk memastikan kelanjutan kepemimpinan organisasi berjalan sesuai tata cara musyawarah dan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah.

Muktamar ke-35 tetap menjadi arena penting bagi konsolidasi jaringan pesantren, perumusan arah keagamaan nasional, dan pembentukan kepemimpinan yang diharapkan mampu merespons perubahan sosial. Dengan Rais Aam baru di pundak Syuriah, pelaku organisasi berharap Nahdlatul Ulama mampu memperkuat peran khidmah—melayani umat—serta mempertahankan komitmen terhadap nilai‑nilai moderasi dan tradisi keislaman yang menjadi ciri khasnya.

(Rophy Pareno)